Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan
APengadaan.com   
 1Undang - Undang ITE UU No. 11 Tahun 2008UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  UU. No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  UU No. 82 Tahun 2012UU No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  UU No. 19 Tahun 2016UU No. 19 Tahun 2016 Perihal Perubahan atas UU No. 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2Perlindungan Data Pribadi   UU PDP 27 tahun 2022Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 tahun 2023
3Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik PerMen KOMINFO 20 tahun 2016Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
4Undang - Undang Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5Klasifikasi Usaha UU No. 20 Tahun 2008UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 UU NO 7 Tahun 2021UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN UU No. 8 Tahun 2019UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN
7Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMD DKI PerGub No. 50 Tahun 2019PerGub No. 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD DKI
8Perizinan Satu Pintu PP No. 24 Tahun 2018PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Satu Pintu
  PP No. 5 Tahun 2021PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Satu Pintu Berbasis Risiko (RBA)
 9Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai UU PPN No. 8 Tahun 1984Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
 10Ketentuan PKP dan Non-PKP | Pasal 7 PMK No. 197/PMK.03/2013Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
 11Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 12Perubahan NPWP tergabung dalam KTP tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 PMK No. 112/PMK.03/2022 Tahun 2022Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 Tahun 2022  - Tentang NPWP bagi Perorangan, Non-Perorangan dan Instansi Pemerintah
BUmum   
 1Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 2Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Perkemenkumham No. 4 Tahun 2014Peraturan Kemenkumham No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
      
 3Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Peraturan Dirjend Pajak No. PER-03/PJ/2019Peraturan Dirjend Pajak No.PER-03/PJ/2019 - tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
     
 4NPWP Peraturan DirJend Pajak No. PER-02/PJ/2018Peraturan DirJend Pajak No. PER-02/PJ/2018
     
 5Akta Hukum Perdata | Pasal 1868 KUHPKitab Undang-Undang Hukum Perdata
     
 6Kepailitan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utangUU No. 37 Tahun 2004
 7Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020
     
 8Peraturan Pendirian Firma Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
 9Standar K3  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018
     
 10Surat Setoran Pajak Peraturan Dirjen Pajak No. PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian Sura setoran PajakPeraturan Dirjen Pajak No. PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian Sura setoran Pajak
     
 11Pendirian Lawfirm UU No. 18 Tahun 2003 tentang AdvokatUU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
     

    • Related Articles

    • QVR - Ketentuan Vendor Registration (Penting)

      Pendaftaran mengikat pada NPWP, sehingga tidak bisa duplikasi registrasi atas NPWP yang sama. Username yang didaftarkan berupa email, dan tidak bisa duplikasi registrasi atas email yang sama. Untuk menjaga kerahasiaan data, Vendor tidak diperkenankan ...

    • FAQ - Perusahaan baru berdiri, belum memiliki SPT, Laporan Keuangan dan/atau Pengalaman

      1 Pertanyaan Perusahaan baru berdiri, belum memiliki 1. Setoran Pajak Tahunan (SPT), 2. Laporan Keuangan (Laporan Neraca & Laporan Rugi/Laba 3. Pengalaman Solusi Bagi Perusahaan yang baru berdiri H-1tahun terhitung dari tanggal registrasi di ...

    • Petunjuk Pengunaan - Tujuan dan Alur Proses

      1. TUJUAN Modul Registrasi Penyedia Barang dan Jasa merupakan salah satu modul yang disiapkan dalam electronic procurement untuk melakukan proses : Pembuatan user name dan password Pendaftaran Penyedia Barang dan Jasa secara online Kualifikasi ...

    • Upgrade Membership – Tujuan dan Alur Proses

      TUJUAN Tujuan dari berlangganan menjadi Memership di Pengadaan.com adalah untuk mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya : 1. Mendapatkan akses untuk informasi tender berskala nasional dari berbagai sumber mulai dari Instansi Pemerintah, BUMN, ...

    • FAQ Eksternal - Surat Pernyataan Vendor dapat kami download dimana?

      Pertanyaan Surat Pernyataan Vendor dapat kami download dimana? Solusi Surat Pernyataan Vendor dapat di download pada menu login (vendor.pengadaan.com) di bagian Dokumen dan Persyaratan atau Surat Pernyataan Vendor dapat di download pada Tab.Catatan